Tinjau Kesiapan Pemilu, Komisi II Kunjungi Kabupaten Purwakarta

16-11-2023 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa bersama tim saat foto bersama usai melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Purwakarta di Bale Nagri, Komplek Pemkab Purwakarta, Rabu (14/11/2023). Foto: Azka/nr

 

PARLEMENTARIA, Purwakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Purwakarta untuk memastikan kesiapan dan persiapan yang di lakukan oleh pemerintah daerah Purwakarta jelang pemilu 2024 mendatang. Ia pun mengatakan,bahwa Komisi II juga ingin mengetahui seperti apa pada saat penetapan DCT di Kabupaten Purwakarta.

 

Hal lainnya pula, terkait persiapan penyediaan logistik kertas suara untuk pemilu Legislatif mengingat untuk DPRD Kabupaten Purwakarta ada 6 Daerah Pemilihan (Dapil). "Kita ingin tahu terkait persiapan yang dilakukan baik oleh Pemda Purwakarta, KPU dan juga oleh Bawaslu dari tahapan-tahapan yang sudah berjalan," ujar Legislator Dapil Jawa Barat VII ini usai pertemuan dengan Penjabat Bupati Purwakarta Benni Irwan, Bawaslu, KPU, dan beberapa stakeholder terkait di Bale Nagri, Komplek Pemkab Purwakarta, Rabu (14/11/2023).

 

"Dalam penetapan DCT apakah ada yg dirugikan mengadu atau menggugat ke Bawaslu. Kedua kita ingin memastikan terkait dengan persiapan logistik untuk kertas suara pemilu legislatif, karena di Kabupaten Purwakarta untuk DPRD ada enam dapil," ucap nya.

 

Selanjutnya, Legislator Partai NasDem ini juga menanyakan terkait soal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada, apakah sudah ditandatangani. "Dari itu semua NPHD sudah ditandatangani, sudah di cairkan 40 persen biaya untuk Pilkada di Kabupaten Purwakarta, untuk KPU dan Bawaslu, sisanya tahun 2024 sekitar 60 persen lagi," ungkapnya.

 

Dalam kesempatan tersebut, Saan juga mempertanyakan soal netralitas ASN dan Pejabat Pemkab Purwakarta. "Tadi kita juga mempertanyakan soal netralitas ASN kepada Penjabat Bupati, dan pihaknya berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN di lingkungan Pemkab Purwakarta begitu juga dengan Forkopimda mereka sama-sama berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam pemilu 2024," tutupnya. (azk/aha)

BERITA TERKAIT
Rencana Pemotongan Transfer ke Daerah Berimplikasi Serius terhadap Situasi Sosial-Politik
24-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mengingatkan potensi dampak serius jika rencana pemotongan transfer pusat ke...
Soroti Polemik PBB-P2, Komisi II Akan Minta Klarifikasi Kemendagri
23-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Malang - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, menyoroti polemik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Legislator Soroti Beban Pajak Daerah di Tengah Pemotongan Transfer Pusat
22-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menyoroti kondisi fiskal daerah yang kian tertekan akibat efisiensi anggaran...
Komisi II Apresiasi Kemandirian Fiskal Kota Semarang
22-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Semarang – Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Semarang yang telah menunjukkan kemandirian fiskal dengan pendapatan...